BeritaKesejahteraan

Rencana Pencabutan DMO Batubara, LASKAR PLN : Pemerintah Tak Boleh Gegabah

Belum genap satu bulan dari kebijakan Kementerian Keuangan untuk tidak merevisi APBN yang berdampak pada tidak adanya tambahan subsidi listrik untuk rakyat yang disalurkan melalui PLN, kini PLN akan kembali menerima perilaku ketidakberpihakan pemerintah terkait rencana pencabutan DMO (Domestic Market Obligation) HBA (Harga Batubara Acuan) kepada Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dalam Negeri.

Menurut evaluasi salah satu Kementerian Koordinator kepada Presiden, Keputusan Menteri ESDM No. 1395.K/30/MEM 2018 yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 2018 mengenai Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dinilai telah menurunkan devisa negara dan turut memberikan sumbangsih dalam melorotnya nilai rupiah terhadap dollar.

Padahal jika dilihat dari sisi keberlangsungan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan rakyat sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, harga khusus batu bara yang diberikan kepada PLN tersebut merupakan kebijakan strategis pemerintah yang pro terhadap kesejahteraan rakyat dan sejalan dengan ideologi pembentukan Negara Kesatuan RepubIik Indonesia.

Pasalnya, dengan harga batu bara khusus tersebut telah membantu PLN dalam mengendalikan BPP (Biaya Pokok Produksi) dan tetap menjual listrik dengan harga yang terjangkau oleh rakyat tanpa harus mengharapkan subsidi dari pemerintah yang kian dikurangi nominalnya tiap tahun.

Porsi 25% alokasi batu bara yang dipatok ke PLN dinilai masih kecil dibandingkan dengan 75% sisanya yang dapat diekspor dengan harga internasional di atas US$ 100/MT.
Apabila dihitung, selisih harga tersebut sebesar US$ 3,68 miliar sedangkan menurut Bank Indonesia, defisit neraca pembayaran selama 2018 diperkirakan sebesar US$ 25 miliar.

Dengan kata lain, kebijakan pencabutan DMO ini sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk menanggulangi defisit neraca pembayaran negara di tahun 2018 di kisaran angka 14,72%.

Kebutuhan Batubara di PLN

Batubara menempati urutan pertama dalam komposisi bauran energi pembangkit di PLN :

1. Batu bara 58,14%,
2. Gas Alam 23,33%,
3. Air 7,32%
4. BBM 6%,
5. Panas Bumi 4,98%,
6. Lainnya sebesar 0,24%.

Artinya pembangkit berbahan bakar batu bara berkontribusi dominan terhadap Biaya Pokok Produksi PLN.
Maka jika DMO batu bara atas PLN dicabut bisa dipastikan harga Pokok Produksi akan melonjak tajam.

Kondisi Keuangan PLN

Laporan keuangan semester 1 2018 menunjukkan, PLN sudah membukukan kerugian sebesar 6,49 T.
Yang menjadi faktor dominasi keterpurukan ini tak lain adalah selisih kurs rupiah terhadap US$.
Hal ini terjadi karena mayoritas kewajiban (hutang) PLN adalah dalam bentuk mata uang US$.

Di sisi lain, kewajiban PLN yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun proyek 35.000 MW juga turut menggerus likuiditas keuangan PLN karena mayoritas komposisi pembangkitnya adalah IPP (pembangkit swasta) dimana PLN harus memikirkan kewajiban pembayaran komponen A dan B dengan harga mahal tiap bulannya melalui skema pembelian TOP (Take Or Pay).

Tak luput kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan subsidi tambahan bagi PLN di tahun ini berdasarkan keputusan kementerian keuangan yang tidak merevisi APBN semakin memperparah kondisi keuangan PLN.

Dampak Bagi Rakyat dan PLN

1. Quality
Keandalan (reliability) menempati faktor utama dalam prinsip penyediaan tenaga listrik.
Bila pencabutan DMO ini terealisasikan maka jangan kaget jika ke depan listrik di negara kita akan kembali ke jaman dahulu kala masih sering padam, tidak andal, kualitas (tegangan & frekuensi) rendah.

2. Tarif
Rakyat akan kembali dipaksa membeli listrik dengan harga yang tak terkendali sebagai kompensasi terhadap bengkaknya BPP akibat mahalnya harga batu bara.

3. Economy
Listrik merupakan komponen vital dalam perekonomian dan ketahanan sebuah negara.
Kenaikan harga listrik tentu saja akan menaikkan harga seluruh kebutuhan pokok dan hal ini tentu saja akan sangat membebani rakyat Indonesia

4. Kondisi PLN
Keuangan PLN yang telah dibahas di atas dalam akan membuat PLN berusaha keras memutar otak agar perusahaan tersebut tetap survive.

Akibatnya sebagai salah satu opsi agar perusahaan ketenagalistrikan tersebut tetap bertahan adalah dengan penjualan aset kepada swasta yang artinya listrik sebagai kebutuhan pokok dalam unsur utama ketahanan nasional akan dikuasai oleh pihak asing.

Tak Boleh Gegabah

Jikalau dalam diri kita masih memiliki jiwa nasionalis, tentu saja kita tak bisa diam saja membiarkan adanya kebijakan yang tidak pro terhadap kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, LASKAR PLN menyatakan dengan tegas meminta kepada pemerintah untuk tidak mengambil langkah pencabutan DMO mengingat dampak yang akan timbul apabila kebijakan ini tetap diterapkan, khususnya dampak terhadap keberlangsungan PLN sebagai perusahaan yang menopang kepentingan banyak pihak.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
15 × 25 =


Close