BeritaOrganisasi & Kaderisasi

Peneliti Hukum: Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Bisa berujung Pidana

Webinar Hukum Pertama LASKAR PLN : Melek Hukum Bersama LASKAR PLN- Memahami Rambu – Rambu Undang-Undang ITE

LASKAR PLN sukses melaksanakan Webinar Hukum pertamanya yang berjudul: “Melek Hukum Bersama LASKAR PLN- Memahami Rambu – Rambu Undang-Undang ITE” yang diselenggarakan secara virtual pada akhir pekan kemarin (5/11/2021).

Acara dibuka oleh Ketua Umum LASKAR PLN, Tonny Ferdinanto. “Pegawai PLN ini sebagian besar background-nya orang Teknik, sehingga perlu juga diberi ilmu dan wawasan mengenai hukum” ujar Tonny.

Dirinya berharap pegawai PLN terutama anggota LASKAR dapat lebih melek hukum dalam menghadapi permasalahan dalam korporasi maupun kesehariannya.

Pada kesempatan tersebut, LASKAR PLN mengundang salah seorang Peneliti Ahli Madya dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. atau yang biasa dikenal dengan Eko Maung.

Peneliti Ahli Madya dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Madya dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.

Di dalam materinya, Kang Eko menjelaskan empat batasan kebebasan yang perlu diperhatikan dalam bermedia sosial, “Dalam bermedia sosial Anda boleh berekspresi sebebasnya tapi hindari empat hal ini: Hoax, Asusila atau Pornografi, Pencemaran Nama Baik, dan Ujaran Kebencian.

Untuk dua hal pertama ( Hoax dan Pornografi) Saya rasa sudah paham semua, nah hati-hati dengan dua poin terakhir ini (Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini yang paling sering menjadi kasus berujung pidana” Ujar Kang Eko.

Saat ini masyarakat semakin bebas mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial.

Sebelum adanya media sosial, pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP (Pasal 310 – 315) Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, yaitu pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam UU ITE adalah ujaran kebencian (Hate Speech) yang diatur oleh UU ITE Pasal 28 Ayat 2:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Menurut penjelasan Kang Eko, ekses dari ujaran kebencian bisa menyebabkan terusiknya ketertiban masyarakat, apalagi jika dilakukan oleh tokoh atau orang yang berpengaruh bagi suatu komunitas.

Kang Eko menutup webinar dengan pesan agar kita dapat bijak dalam menggunakan sosial media, “Saring sebelum sharing adalah langkah paling tepat kita menggunakan medsos. Jangan sampai kita menyebarkan berita atau info yang bisa berdampak pada permasalahan hukum.” Imbuh Kang Eko mengakhiri diskusi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Solve : *
9 + 12 =


Back to top button