BeritaOrganisasi & Kaderisasi

LASKAR PLN MENDUKUNG PENUH PERCEPATAN PERUNDINGAN PKB BARU

Bertempat di Kantor Kementerian Tenaga Kerja RI (Jakarta, 01/11/2021), LASKAR PLN menghadiri undangan mediasi antara SP PLN (Persero) dan Manajemen PLN.

Selain LASKAR PLN, mediasi tersebut dihadiri pula oleh perwakilan Manajemen PLN, SP PLN (Persero), dan perwakilan dari Sudinaker Jakarta Selatan.

Mediasi ini adalah tindaklanjut dari undangan klarifikasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang lalu.

LASKAR PLN menyatakan secara tegas, tidak akan mencabut bukti pencatatan SAH LASKAR PLN No. 762/SP/JS/II/2016 yang dikeluarkan oleh Sudinaker Jakarta Selatan pada tanggal 09 Februari 2016.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dan penegasan dari perwakilan Sudinaker Jakarta Selatan yang hadir pada mediasi tersebut, “Bukti pencatatan LASKAR PLN SAH dan tidak ada yang dapat mencabutnya.”

Mediator mengingatkan agar semua pihak mengutamakan kepentingan bersama, yaitu segera terlaksananya proses perundingan PKB.

LASKAR PLN mendukung hal tersebut, dan menyampaikan kembali bahwa ada lima surat dari Kementerian Tenaga Kerja RI.

Surat-surat tersebut adalah:

  • Surat Kemenaker No 1/225/HK-11/3/2020 tanggal 31 Januari 2020
  • Surat Plt. Dirjen PHI dan Jamsos No 4/1483/HI. 00.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
  • Surat Dirjen PHI dan Jamsos no 4/499/HI.00.00/IV/2021 tanggal 22 April 2021
  • Surat Kepala Biro Hukum No B-1.1202/HK.II/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dan
  • Surat Kemenaker No. 4/ 999/ HI.03.00/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang menerangkan LASKAR PLN memiliki hak untuk berunding PKB bersama manajemen. Manajemen mengacu pada surat kementerian akan melaksanakan perundingan bersama 2 Serikat yang bersedia untuk berunding

Sekjen LASKAR PLN yang hadir dalam forum tersebut mengingatkan mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Pasal 25, 28, dan 43 yang pada intinya siapapun tidak boleh menghalang-halangi hak untuk berserikat.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga hal tersebut hendaknya dihormati oleh semua pihak.

Proses Panjang perundingan PKB ini perlu menjadi perhatian bersama. Verifikasi sudah dilaksanakan, dan manajemen sudah memutuskan bahwa LASKAR PLN berhak melakukan perundingan sesuai surat kementerian (Surat EVP HCMS No. 3191/ SDM.12.01/ B01070200/2021).

Tantangan perusahaan ke depan semakin banyak, jangan sampai PKB dihalangi oleh pihak-pihak yang tidak merasa penting akan keberadaan PKB itu sendiri.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Solve : *
12 + 2 =


Back to top button