LOADING

Type to search

Berita Organisasi & Kaderisasi

Hasil Audensi PERDIR 0314 Tentang SPPD & SIMKPNAS

LASKAR PLN December 20, 2016
Share

Jakarta, 19 Desember 2016

Sesuai dengan visi organisasi LASKAR PLN untuk menjadi role model serikat pekerja yang mengedepankan keseimbangan peningkatan kinerja perusahaan dan kesejahteraan anggotanya, kembali kali ini kami berdiskusi dengan pemangku kebijakan tertinggi di perusahaan ini untuk bernegosiasi dan memberikan feedback terhadap implementasi 2 permasalahan yang saat ini paling banyak dikeluhkan oleh anggota yakni SPPD dan SIMKPNAS yang mengalami banyak perubahan dalam implementasinya belum lama ini.

Nampak hadir dalam diskusi tersebut, dalam sesi pembahasan SPPD, dari sisi manajemen PT PLN (Persero) diwakili oleh Bpk. Muhammad Ali (DIR HCM), Bpk. Tisna Gunawan (Kepala Divisi Umum), Ibu Rina (Manajer Senior Hubungan Industrial), Bpk. Bayu (Manajer Senior Fasilitas Umum).

Audensi PERDIR 0314 Tentang SPPD & SIMKPNAS

Audensi PERDIR 0314 Tentang SPPD & SIMKPNAS

Dari LASKAR PLN diwakili oleh Tonny Ferdinanto (Ketum LASKAR PLN), Arwan Sanni (Kedept. TIK DPP), Arief Ibrahim Wuller (Anggota Dept. Kesra DPP), Yudi Ahmadin (KDPD P2B), Riska Martina (Kabid. Hukum & Advokasi DPD TJBB), dan Fernando (KDPC APB Jawa Timur).

Dan setelah istirahat rehat makan siang, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai SIMKPNAS, dalam sesi tersebut manajemen PT PLN (Persero) diwakili oleh Bpk. Arif (Manajer Senior Manajemen Kinerja Pegawai) dan Ibu Widi (Deputi Manajer Pengelolaan Kinerja Pegawai).

Serikat Pekerja PLN LASKAR

Dan berikut ini adalah cuplikan diskusi kami dari pagi hingga sore hari :

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Permasalahan (1) :

Pasal 4 ayat (1) a jo Lampiran 1A
Konsumsi dan cuci pakaian diberikan dalam bentuk lumpsum.
Tarif cuci pakaian Rp. 50.000 per hari.
Aspirasi LASKAR PLN :
Karena manajemen menerapkan konsep add cost maka tarif cuci pakaian disesuaikan dengan biaya laundry hotel sesuai kelas akomodasi.
Jawaban DIR HCM :
Akan ditinjau kembali kesesuaian tarif laundry tersebut sesuai kewajaran.

Permasalahan (2) :

Pasal 4 ayat (1) c Poin 5 jo Lampiran 1A
Transportasi diberikan dari tempat kedudukan pegawai ke bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal di kota asal dan sebaliknya, dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal ke tempat tujuan dan sebaliknya diberikan sesuai tarif berlaku dalam bentuk lumpsum.
Maksimal Transportasi Lokal Rp. 400.000,-
Aspirasi LASKAR PLN :
Karena manajemen menerapkan konsep add cost maka jika transportasi loka melebihi besaran maksimal (Rp. 400.000,-) dapat direstitusikan.
Jawaban DIR HCM :
Akan ditinjau kembali, karena DIR HCM tidak dapat memberikan keputusan langsung bilamana berkaitan dengan besaran-besaran yang tercantum dalam PERDIR tersebut.

Permasalahan (3) :

Pasal 6 ayat (1)
Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dinas berlangsung
Hasil Vicon Sosilasi PERDIR 0314.P/DIR/2016
Bila pembelian tiket kepulangan perjalanan dinas tidak sesuai dengan hari dalam undangan maka tiket tersebut tidak diganti oleh perusahaan.
Aspirasi LASKAR PLN :
Dapat disetujui atas dasar persetujuan oleh atasan sesuai dengan batas kewajaran.
Jawaban DIR HCM :
DIR HCM menyetujui aspirasi LASKAR PLN bahwa terkait hal ini evaluasi penuh berada di tangan atasan langsung, namun tetap melihat pada kondisi di lapangan berdasarkan batas kewajaran.

Permasalahan (4) :

Pasal 6 ayat (1)
Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dinas berlangsung.
Hasil Vicon Sosilasi PERDIR 0314.P/DIR/2016
Bila pembelian tiket kepulangan perjalanan dinas tidak sesuai dengan tempat kedudukan maka tiket tersebut tidak diganti oleh perusahaan.
Aspirasi LASKAR PLN :
Tiket kepulangan dan keberangkatan perjalanan dinas dapat diganti oleh perusahaan dengan persetujuan oleh atasan sesuai dengan batas kewajaran.
Jawaban DIR HCM :
DIR HCM menyetujui aspirasi LASKAR PLN bahwa terkait hal ini dapat dilaksanakan guna mempermudah pelaksanaan perjalanan dinas yang berkelanjutan, dengan persetujuan oleh atasan sesuai dengan batas kewajaran.

Permasalahan (5) :

Penggunaan Credit Card sebagai alat pembayaran dalam implementasi perjalanan dinas pegawai.
Aspirasi LASKAR PLN :
Menyarankan agar Credit Card digantikan dengan Corporate Card, dengan pertimbangan Credit Card membebani sisi personal pegawai sedangkan Corporate Card menjadi tanggung jawab perusahaan.
Jawaban DIR HCM :
DIR HCM menyetujui aspirasi LASKAR PLN untuk mengadakan Corporate Card dan beliau berencana mengundang 5 bank payroll (BRI, BNI, Mandiri, Bukopin dan 1 bank syariah) untuk membahas penggunaan Corporate Card dalam implementasi SPPD.

Permasalahan (6) :

Lamanya proses approval SPPD oleh atasan yang berwenang.
Aspirasi LASKAR PLN :
Apabila atasan tidak melakukan approval selama 3 hari setelah pembuatan SPPD, maka by sistem proses SPPD langsung by pass ke Travel Admin SPPD Unit setempat,
Jika aspirasi di atas tidak memungkinkan diimplementasikan, LASKAR PLN meminta agar jumlah maksimal pembuatan SPPD menjadi 5 trip.
Jawaban DIR HCM :
DIR HCM tidak dapat menyetujui aspirasi LASKAR PLN karena berpotensi terjadinya pembiaran (fungsi kontrol atasan terhadap bawahan), dan mempertimbangkan untuk menyetujui usulan dari LASKAR PLN terkait pembuatan SPPD maksimal menjadi 5 trip.

Permasalahan (7) :

Pelaksanaan PERDIR SPPD oleh pegawai yang sedang melaksanakan penanganan gangguan dan/atau pemeliharaan.
Aspirasi LASKAR PLN :
Bagi pegawai yang tidak dapat menggunakan haknya (fasilitas penginapan di hotel) dikarenakan penanganan ganggguan dan/atau pemeliharaan maka diberikan kebijakan lain (lumpsum).
Jawaban DIR HCM :
DIR HCM tidak dapat memutuskan secara langsung perihal di atas, akan didiskusikan dengan tim KDIV MUM terkait kebijakan seperti apa yang akan diambil.

Permasalahan (8) :

Pelaksanaan PERDIR SPPD oleh pegawai yang sedang mendapatkan tugas untuk mengajar di udiklat.
Aspirasi LASKAR PLN :
Bagi pegawai yang mendapatkan tugas untuk mengajar di udiklat dapat diberikan kebijakan lain (lumpsum).
Jawaban DIR HCM :
DIR HCM tidak dapat memutuskan secara langsung perihal di atas, akan didiskusikan dengan tim KDIV MUM terkait kebijakan seperti apa yang akan diambil.

Terakhir, DIR HCM menyampaikan tanggapan baik terhadap permintaan LASKAR PLN agar mengkomunikasikan segala kebijakan yang akan dikeluarkan terutama yang menyangkut dengan kesejahteraan karyawan.

REVIEW IMPLEMENTASI SIMKPNAS 2016 & BREAKDOWN KPI 2017

Diskusi dibuka dengan paparan MS Kinerja yang menyampaikan flashback implementasi Sistem Manajemen Unjuk Kerja PLN dari tahun 2002 sampai berubah menjadi SIMKPNAS 2016. Bahwa saat ini sistem yang ada sudah sedemikian rupa dirancang untuk mendekati penilaian yang obyektif dan ideal.

Beliau menginformasikan adanya perubahan antara SIMKPNAS 2016 dengan 2017 beberapa diantaranya :
– Dihilangkannya PDP dan berubah menjadi EDP (Employee Development Program)
– Tidak diperhitungkannya semua SK Tim dalam nilai tambah penilaian unjuk kerja individu

Setelah itu sesi diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab antara manajemen PT PLN (Persero) dengan perwakilan dari LASKAR PLN, berikut cuplikannya :

LASKAR PLN mempertanyakan penentuan breakdown KPI (general) yang dilakukan oleh PLN Pusat sampai dengan Unit Pelaksana (1)

MS Kinerja menyampaikan bahwa metode cascading KPI di PLN dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, beberapa cascading KPI yang sebelumnya tidak terkorelasi antar KPI telah mengalami penyempurnaan. KPI bawahan dapat berimplikasi terhadap pencapaian kinerja unit. Namun ada pula KPI bawahan yang berimplikasi pada penilaian individu masing-masing.

Secara garis besar jika terdapat bawahan yang tidak dapat memenuhi target KPI yang terkorelasi dengan kinerja unit maka dari level atas hingga bawah akan berdampak (terkena impact), begitu juga sebaliknya jika KPI nya tidak terkorelasi dengan kinerja unit maka akan berdampak kepada dirinya sendiri.

LASKAR PLN mempertanyakan terkait adanya sosialisasi dari unit pelaksana terhadap pejabat struktural di unit tersebut bahwa PLN Pusat (DIV TALENTA) akan memberikan sanksi apabila unit pelaksana atau unit induk memberikan jatah nilai ER di atas jumlah kuota dengan pemberian sanksi berupa pengurangan jatah nilai ER 10% dari jatah seharusnya (Contoh : 40 menjadi 36 ER) (2)

Berita di atas diklarifikasi oleh DIV TALENTA bahwa manajemen PLN Pusat tidak pernah memberikan sosialisasi terkait hal tersebut. Yang terkena sanksi adalah apabila atasan tidak menentukan target bawahan secara menantang.

LASKAR PLN menanyakan perihal tentang pegawai PLN yang bekerja di hari libur dan hari-hari besar yang tidak mendapatkan kompensasi seperti premi maupun uang lembur. Apakah hal tersebut bisa dimasukkan dalam penilaian EDP? (3)

MS Kinerja menyambut baik perihal tersebut dan akan mempertimbangkan untuk dimasukkan dalam penilaian EDP.

Dari hasil audiensi manajemen PLN Pusat dengan LASKAR PLN ini dapat disimpulkan bahwa masih ada gap informasi terkait dengan penerapan SIMKPNAS dari PLN Pusat sampai dengan unit pelaksana, oleh karena itu MS Kinerja menyatakan akan melakukan uji petik pelaksanaan SIMKPNAS di salah satu unit induk dan unit pelaksana di semester I 2017.

Manajemen PT PLN (Persero) melalui DIVISI HCMS menyampaikan bahwa LASKAR PLN adalah satu-satunya serikat yang berkomunikasi secara intens dan memberikan banyak feedback dalam rangka peningkatan kualitas dan penyempurnaan terkait SIMKPNAS PLN ini.

Demikian hasil yang bisa kami sampaikan dari audiensi dengan Direktur HCM PT PLN (Persero). Tidak dipungkiri bahwa teknik bernegosiasi dan berdiskusi seperti ini lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi daripada cara lain yang cenderung menimbulkan konfrontasi tanpa memberikan feedback dan masukan terhadap manajemen.

Cuplikan diskusi di atas sudah kita rangkum dalam sebuah notulen dan akan kita monitor progress dan implementasinya. Mudah-mudahan dapat membawa hasil yang diharapkan oleh anggota dan dapat berdampak pada membaiknya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan pegawainya.

#serikatmasadepan

Salam hangat,
Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat
LASKAR PLN

Tags:
LASKAR PLN

Serikat Pekerja Laskar PLN (Lembaga ASpirasi KARyawan PLN) adalah DNA baru Serikat Pekrja PLN yang modern, mandiri, dan berintegritas dengan motto Semangat Baru Tingkatkan Kesejahteraan.

  • 1

1 Comments

  1. Yuda Pratama T December 23, 2016

    Apa yang dibahas Laskar ini. Lingkupnya hanya dikota tidak mengakomodir yang didaerah. Pembahasan dari pertama sampai akhir tidak penting dan tidak menyentuh kami yg tugas didaerah.
    Hapuskan saja SK Perdir 0314, kembalikan yang sebelumnya. Ini bukan masalah kepentingan namun masalah kegiatan kami yang diluar daerah yang tidak tersentuh Kartu Kredit. Kami menerangi pelosok yang belum tersentuh modernisasi.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
14 + 25 =