LOADING

Type to search

Berita Kesejahteraan

Hai, Apa Kabar IKS dan Bonus???

LASKAR PLN June 7, 2017
Share

Jakarta, 5 Juni 2017

 

Sebagai serikat pekerja yang mengedepankan aspek kesejahteraan anggota sebagai landasan paling fundamental dalam menjalankan roda pengelolaan organisasi, kali ini kami LASKAR PLN berkesempatan melakukan audiensi dengan Direktur Human Capital Manajemen (HCM) PT PLN (Persero) Bpk. Muhammad Ali sebagai tindak lanjut dan sekaligus menagih janji dari permasalahan yang sudah pernah kami diskusikan sebelumnya (16/12/16), serta dalam kesempatan ini kami juga menyempatkan untuk mendiskusikan beberapa permasalahan kesejahteraan pegawai yang saat ini sedang ramai dibahas.

 

Mewakili LASKAR PLN, Ketua Umum Tonny Ferdinanto bersama Ka. Dept. Kesejahteraan Anggota Bimbi Islakhudin, Anggota Dept. Hubungan Antar Lembaga Bambang Adiwijanarko, dan Sekretaris DPC Area Klaten Agung Darmawan, disambut hangat di R. Rapat DIR HCM Gd. Utama Lt.8 sekitar pukul 10.30 oleh Bpk. M. Ali yang langsung mempersilahkan duduk sekaligus menanyakan kabar dari kami. Alhasil diskusi pun berlangsung sekitar kurang lebih 3,5 jam lamanya membahas berbagai macam problematika kesejahteraan pegawai yang saat ini dirasa masih ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagai serikat pekerja yang mengedepankan diplomasi, negoisasi dan tidak mau dibilang PHP serta menghindarkan opini pubilik dari statemen “no pict hoax”, dalam pertemuan kali ini beberapa hal penting yang kami bahas terkait dengan permasalahan kesejahteraan pegawai antara lain adalah :

Pertama, tindak lanjut pertemuan kami sebelumnya dengan beliau yang membahas mengenai permasalahan dan ketidaksempurnaan aturan dalam peraturan perjalanan dinas (SPPD).

 

Kedua, evaluasi terhadap implementasi Third Party Administration (TPA) oleh Admedika yang sampai saat ini keunggulannya baru sebatas konsep, namun banyak permasalahan yang membebani pegawai dalam pelaksanaanya di lapangan.

Namun karena keterbatasan waktu dan padatnya jadwal Divisi HCMS, kali ini kami tidak dapat membahas hal ini, namun di lain kesempatan kami akan segera membuat janji dengan Divisi HCMS untuk membahas hal ini agar permasalahan terkait dengan implementasi TPA oleh Admedika ini dapat segera diselesaikan.

 

Ketiga, dilema jenjang karir PEGAWAI PENERIMAAN HCMS.

 

Keempat, beratnya persyaratan beasiswa PLN untuk jenjang pendidikan S2

 

Kelima, banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di instalasi PLN.

 

Keenam, tidak seragamnya struktur organisasi pada proses bisnis di Unit Transmisi

 

Ketujuh, permasalahan aturan pernikahan antar pegawai.

 

Kedelapan, telatnya pembayaran IKS dan bonus.

Diskusi dibuka oleh Ketua Umum LASKAR PLN Tonny Ferdinanto, yang menerangkan tujuan kami ingin berdiskusi dengan beliau dalam kesempatan ini sembari memperkenalkan satu per satu yang hadir mewakili LASKAR PLN, dan pembicaraan dilanjutkan oleh Bimbi Islakhudin selaku Ka. Dept. Kesejahteraan Anggota yang menyampaikan poin per poin yang sudah disiapkan dalam 5 lembar kertas yang selanjutnya akan kami diskusikan dengan DIR HCM PT PLN (Persero).

I. TINDAK LANJUT DISKUSI PERATURAN PERJALANAN DINAS

Pembahasan dimulai dengan permasalahan SPPD, dan DIR HCM pun langsung memanggil PLT KDIV MUM Sdr. Tisna Gunawan dan MS FASUM Sdr. Bayu yang saat itu bersedia memenuhi panggilan beliau untuk bertemu dengan kami menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan.

Pembahasan terkait dengan Peraturan Perjalanan Dinas ini sudah kami lakukan sebelumnya, dan kami menagih janji dan progress yang sudah dilakukan oleh manajemen.

 

Permasalahan (1) :

Pasal 4 ayat (1) a jo Lampiran 1A

  • Konsumsi dan cuci pakaian diberikan dalam bentuk lumpsum.
  • Tarif cuci pakaian Rp. 50.000 per hari.

Aspirasi LASKAR PLN (1) :

Karena manajemen menerapkan konsep at cost maka tarif cuci pakaian disesuaikan dengan biaya laundry hotel sesuai kelas akomodasi.

Jawaban KDIVMUM dan MS FASUM (1) :

Saat ini biaya Laundry sebagian sudah dimasukkan ke dalam uang harian (konsumsi).

Manajemen telah merencanakan kenaikan biaya laundry di TW 1 2018.

 

Permasalahan (2) :

Pasal 4 ayat (1) c Poin 5 jo Lampiran 1A

  • Transportasi diberikan dari tempat kedudukan pegawai ke bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal di kota asal dan sebaliknya, dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal ke tempat tujuan dan sebaliknya diberikan sesuai tarif berlaku dalam bentuk lumpsum.
  • Maksimal Transportasi Lokal Rp. 400.000,-

Aspirasi LASKAR PLN (2) :

Karena manajemen menerapkan konsep at cost maka jika transportasi loka melebihi besaran maksimal (Rp. 400.000,-) dapat direstitusikan.

Jawaban KDIVMUM dan MS FASUM (2) :

Untuk transportasi lokal tetap tidak dapat menggunakan prinsip at cost. Harus ada batas atas (plafond) untuk membatasi kecenderungan pemborosan biaya SPPD.

Manajemen akan merevisi redaksi “transportasi lokal” menjadi “transportasi bandara” yakni biaya transportasi yang dikeluarkan untuk angkutan dari kantor menuju ke bandara, sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman antara manajemen dengan pegawai.

 

Permasalahan (3) :

Penggunaan Credit Card sebagai alat pembayaran dalam implementasi perjalanan dinas pegawai.

Aspirasi LASKAR PLN (3) :

Menyarankan agar Credit Card digantikan dengan Corporate Card, dengan pertimbangan Credit Card membebani sisi personal pegawai, pegawai tetap harus mengeluarkan biaya pribadi terlebih dahulu sedangkan Corporate Card menjadi tanggung jawab perusahaan.

Jawaban KDIVMUM dan MS FASUM (3) :

DIVMUM PLN Pusat sudah membicarakan hal ini dengan 4 bank payroll PLN Pusat. Namun muncul risiko yang besar karena corporate card tersebut langsung auto debet ke rekening perusahaan, sedangkan beberapa bank tidak dapat melakukan control terkait apakah biaya yang dikeluarkan pegawai merupakan biaya perjalanan dinas atau keperluan pribadi

 

Karena solusi tersebut mendapat kendala, maka LASKAR PLN menyarankan untuk bekerja sama dengan travel agent.

 

Sebagai bentuk sinergi antar BUMN, manajemen akan mencoba bekerja sama dengan maskapai Garuda sebagai alternatif pengganti biaya pribadi dalam pelaksanaan perjalanan dinas, jika hal tersebut tidak bisa dilakukan maka manajemen PLN Pusat akan membuat surat ke unit-unit untuk dapat bekerja sama dengan travel agent.

 

Permasalahan (4) :

Pelaksanaan PERDIR SPPD oleh petugas HAR/PDKB yang sedang melaksanakan penanganan gangguan dan/atau pemeliharaan.

Aspirasi LASKAR PLN (4) :

Pegawai yang tidak dapat menggunakan haknya (fasilitas penginapan di hotel) dikarenakan penanganan ganggguan dan/atau pemeliharaan maka diberikan kebijakan lain (lumpsum atau pemberian insentif).

 

Bagi kami, sangat tidak manusiawi dan tidak menghargai jerih payah mereka para petugas HAR/PDKB ketika sedang berjibaku mengatasi gangguan yang harus secepatnya diselesaikan dimana mereka saat itu dalam kondisi psikologis yang sangat terbebani karena dituntut untuk dapat secepatnya mengatasi pemadaman, jauh dari akses bintang 3, meninggalkan anak istri, tidak dapat berkumpul di rumah dan sebagainya, jika manajemen tidak memberikan kebijakan lain maupun apresiasi dalam bentuk insentif atau apapun itu yang setidaknya dapat membuat mereka bekerja lebih riang gembira dan bersemangat lagi dalam kondisi semiris itu.

 

Jawaban KDIVMUM dan MS FASUM (4) :

Pemberian kebijakan lain (lumpsum atau pemberian insentif) untuk pegawai tertentu tidak bisa diberikan dikarenakan aturan perjalanan dinas tidak dapat dikait-kaitkan dengan pemberian insentif karena menurut KDIVMUM dalam aturan SPPD saat ini jika pegawai tidak dapat menggunakan haknya untuk menginap di hotel, petugas HAR/PDKB tersebut telah mendapatkan suplisi dari uang harian yang didapatkan olehnya. KDIVMUM juga berpendapat sepertinya diskusi mengenai permasalahan ini tidak akan bisa ketemu solusinya.

LASKAR PLN dihimbau untuk menyampaikan kajian terkait hal ini dan akan dilakukan survey bersama antara serikat pekerja dengan manajemen PLN Pusat.

 

Permasalahan (5) :

Tidak ada pembayaran biaya Transportasi SPPD untuk rute darat seperti Jakarta – Bandung atau sebaliknya jika menggunakan kendaraan pribadi.

Aspirasi LASKAR PLN (5) :

Diberikan penggantian (restitusi) sejumlah biaya yang dikeluarkan (bensin dan tol) apabila pegawai terpaksa menggunakan kendaraan pribadi.

Jawaban KDIVMUM dan MS FASUM

DIVMUM PLN Pusat menyampaikan bahwa untuk rute darat (dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat) diberikan lumpsum.

II. CARRIER PATH PEGAWAI HCMS

Permasalahan :

Banyak pegawai penerimaan HCMS angkatan pertama baik di transmisi GI maupun distribusi sudah sangat menguasai kompetensi di lapangan namun tidak dapat menjadi pegawai struktural karena terbentur dengan aturan.

Aspirasi LASKAR PLN :

LASKAR PLN memberikan saran karena ini juga kebutuhan manajemen dalam proses bisnisnya maka agar dibuatkan aturan dalam memperbolehkan pegawai tersebut dapat menjabat dan tidak lagi berstatus pegawai HCMS

LASKAR PLN memberikan saran agar dapat dibuka jalur penerimaan S1/D3 khusus dari pegawai HCMS

Jawaban DIR HCM :

DIR HCM pada prinsipnya setuju akan hal tersebut dengan telah menugaskan KDIV Talenta untuk membuatkan desain jalur rekrutmen pegawai dari sisi internal (yang sudah menjadi pegawai dan outsource) serta sisi eksternal (fresh graduate), namun sampai sekarang hal ini masih belum terealisasikan dan beliau masih menunggu terkait dengan desain carrier path pegawai tersebut.

LASKAR PLN dihimbau untuk segera bertemu dan membicarakan hal ini dengan KDIV Talenta dan meyampaikan kajian (desain) terkait dengan aspirasinya.

III. LAIN – LAIN

Permasalahan persyaratan Beasiswa S2

Persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa “gratis” dari PLN untuk Jenjang Pendidikan S2 terlalu sulit untuk didapat dengan nilai talenta yang terlalu tinggi.

Dalam pertemuan dengan beliau sebelumnya LASKAR PLN telah memperjuangkan adanya kemudahaan syarat-syarat administratif pada nilai Talenta pegawai.

Aspirasi LASKAR PLN :

LASKAR PLN menyampaikan bahwa banyak pegawai yang berminat untuk mendaftarkan diri namun terkendala persyaratan penilaian talenta yang terlalu tinggi.

LASKAR PLN meminta agar persyaratan terkait dengan penilaian talenta dapat diturunkan karena system penilaian yang dimiliki PLN saat ini masih belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya  sehingga syarat penilaian talenta jangan terlalu tinggi yakni minimal dengan nilai Potensial. Proses ujian seleksinya (TPA, TOEFL dsb)  saja yang sebaiknya di perketat.

Jawaban DIR HCM

DIR HCM kaget jika syaratnya masih terlalu tinggi, padahal beliau sudah mengakomodir permintaan LASKAR PLN beberapa waktu yang lalu dengan telah menghimbau KDIV Talenta untuk menyesuaikan persyaratan jenjang pendidikan S2.

LASKAR PLN dihimbau agar dapat berkomunikasi langsung dengan KDIV Talenta untuk memastikan hal ini.

 

Permasalahan Kecelakaan Kerja

Sering terjadinya kecelakaan kerja pegawai di unit-unit.

Aspirasi LASKAR PLN :

Untuk melakukan pembinaan K3L secara terintegrasi dari PLN Pusat hingga Unit Pelaksana (Area/APP/APB) perlu adanya penambahan struktur jabatan K3L setingkat ASMAN di tingkat unit terendah. Hal ini dimaksudkan agar dapat terjadi proses pembinaan yang menyeluruh sehingga ada koneksi dari bottom to up

Jawaban DIR HCM

LASKAR PLN dihimbau untuk membuatkan kajian terkait dengan penambahan ASMAN terutama cost yang berkorelasi dengan KPI yang dibebankan kepada unit apabila ke depan masih terjadi kecelakaan kerja di unit-unit.

 

Permasalahan Tidak Standarnya Struktur Organisasi di Unit Transmisi

Belum adanya struktur organisasi/jabatan Manajer Bidang Konstruksi di TJBT.

Aspirasi LASKAR PLN :

Tidak standarnya struktur organisasi di Unit Transmisi TJBB, TJBT dan TJBTB dan dalam rangka mendukung produktivitas dan mencapaian kinerja unit tersebut, maka LASKAR PLN meminta agar disamakan struktur organisasi di semua unit transmisi di tingkat Kantor Induk. Jawaban DIR HCM

LASKAR PLN dihimbau untuk segera bertemu dengan KDIV Organisasi untuk menyampaikan hal ini.

 

Permasalahan Pernikahan antar pegawai

Aspirasi LASKAR PLN :

LASKAR PLN mempertanyakan bagaimana jika tuntutan teman-teman Serikat Pegawai PLN dikabulkan di MK?

Apakah masih ada peluang bagi karyawan untuk menikah sesama pegawai namun manajemen memperketat peraturannya agar menemukan win win solution

Jawaban DIR HCM

DIR HCM menyampaikan tanggapan Pak Dirut bahwa pernikahan antar pegawai tetap dilarang karena sangat berpotensi besar terjadi konflik kepentingan.

Beliau menyampaikan jikalau ke depan memang undang-undang memperbolehkan atau JR dikabulkan oleh MA maka kemungkinan salah satunya dipindah ke anak perusahaan.

IV. KABAR IKS & BONUS

Permasalahan Keterlambatan Pembayaran IKS & Bonus

  • Terlambatnya pembayaran IKS Semester II 2016 yang merupakan hak pegawai yang sepatutnya harus segera direalisasikan pembayarannya oleh Perseroan

 

  • Belum adanya kejelasan informasi dari manajemen mengenai pembayaran IKS sehingga timbul demotivasi dan kegundahan seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga para pegawai PLN

 

  • Telah dikeluarkannya NKO Unit dari SPKK yang seharusnya pembayaran IKS dan bonus sudah dapat dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya

 

Aspirasi LASKAR PLN :

LASKAR PLN telah menyampaikan kembali ke Direktur HCM tentang permasalahan keterlambatan pembayaran IKS dan Bonus yang sebelumnya juga sudah disampaikan saat pertemuan dengan Direksi Perencanaan Bu Nicke dengan menyampaikan kondisi di lapangan saat ini, bahwa para pegawai sudah sangat menanti kejelasan kapan akan direalisasikan pembayaran IKS dan bonus yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan informasinya.

LASKAR PLN memberikan saran agar manajemen dapat memberikan informasi yang jelas terkait waktu pembayaran IKS dan bonus sehingga kondisi di grass root mendapatkan informasi yang valid (No HOAX).

 

Jawaban DIR HCM

DIR HCM juga menyesali adanya keterlambatan dalam proses penilaian kinerja (NKO) dan sudah memanggil SPKK untuk menanyakan hal ini kenapa terjadi. Permasalahan keterlambatan ini lebih disebabkan karena lamanya proses verifikasi dan audit nilai NKO dimana di dalamnya timbul dispute dan tarik ulur dalam mempertahankan nilai kinerja antara unit-unit PLN se-Indonesia dengan Satuan Pengendali Kinerja Korporat (SPKK) PLN Pusat.

 

Namun DIR HCM sudah meminta kepada KDIV HCMS untuk segera mengeluarkan “uang” yang masih belum diketahui bentuk dan besarannya di bulan Juni atau Juli ini karena terkait dengan kebutuhan pegawai di antaranya biaya sekolah anak-anak pegawai dan kebutuhan mendesak lainnya.

 

Demikian rangkuman audiensi kami kali ini dengan Direktur HCM Bpk. M. Ali, rangkuman diskusi ini sudah kami dokumentasikan ke dalam sebuah file sehingga mempermudah kita ke depannya untuk menagih janji dan memonitor progress yang sudah dilakukan.

Tak henti-hentinya upaya pengawalan dan evaluasi terhadap kebijakan dan proses bisnis perusahaan ini kita lakukan, baik itu terhadap nasib PLN ke depan maupun juga kesejahteraan yang mutlak harus diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya. Hal ini akan terus kita lakukan seiring dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam 5 sampai 20 tahun mendatang. Agar PLN ke depan mampu menjadi perusahaan raksasa yang memperoleh profit yang dapat dirasakan oleh seluruh insan di yang telah berkontribusi besar mengantarkan PLN menuju masa kejayaannya.

 

Kami berharap kepada seluruh insan di PLN agar dapat lebih peduli terhadap organisasi serikat pekerjanya agar aspirasi yang diinginkan dapat disampaikan kepada BOD atau para Final Decission Maker, terlebih daripada itu nilai plus bagi sebuah serikat pekerja adalah agar organisasi dan pengurusnya bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada untuk terus memperjuangkan aspirasi anggotanya dan tetap menjaga perusahaannya dengan peningkatan pencapaian kinerja yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Jika Anda tertarik untuk menjadi anggota LASKAR PLN dapat mengakses halaman web www.laskarpln.org dan silakan segera menghubungi contact person di dalamnya.

 

Dirilis oleh

Dewan Pimpinan Pusat

LASKAR PLN

LASKAR PLN

Serikat Pekerja Laskar PLN (Lembaga ASpirasi KARyawan PLN) adalah DNA baru Serikat Pekrja PLN yang modern, mandiri, dan berintegritas dengan motto Semangat Baru Tingkatkan Kesejahteraan.

  • 1

1 Comments

  1. leave a reply June 8, 2017

    bahasan yang berbobot, semoga Laskar juga lebih memperhatikan perjuangan ke arah Job Security/Continuity PLN dimana semakin banyak ancaman2 eksternal seperti paralel pembangkit konsumen besar, power whelling, ebt, tariff, dll.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
28 ⁄ 4 =